Corporate   2023-01-27   Download

Dalam rangka perwujudan Sinergi antar BUMD DKI Jakarta, diselenggarakan Dialog terkait Hak Pengelolaan (HPL) di Candi Bentar, Putri Duyung, Ancol. Dialog terkait Hak Pengelolaan Lahan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para manajemen BUMD dalam mendorong performa BUMD di DKI Jakarta terkait pemanfaatan lahan agar meningkatkan produktivitas asset, perencanaan dan penggunaan tanah. Hadir dalam kegiatan ini, diantaranya Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati, Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat, Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta Reza Phahlevi  serta jajaran Direksi BUMD DKI Jakarta beserta perwakilan unit terkait.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin selaku Ketua Kolaborasi BUMD DKI Jakarta menyampaikan pentingnya dialog ini dalam upaya pengelolaan aset tanah BUMD DKI Jakarta. “Kami harapkan dialog ini menjadi dialog interaktif yang dapat dimanfaatkan untuk menggali informasi terkait Hak Pengelolaan atas aset tanah yang dimiliki BUMD, termasuk bagi aset-aset yang diserahterimakan,”ujar beliau. Arief juga mengapresiasi dukungan seluruh BUMD DKI Jakarta sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. 

Topik mengenai Hak Pengelolaan (HPL) merupakan topik yang perlu diketahui oleh seluruh BUMD mengingat besarnya potensi pemanfaatan aset tanah yang dapat dioptimalisasi oleh para BUMD DKI Jakarta. Namun, perlu adanya kolaborasi dari seluruh stakeholder agar proses ini dapat berjalan.Hadir sebagai narasumber yang mengawali dialog, Fitria Rahadiani (Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta) memaparkan berbagai aset yang dimiliki oleh BUMD DKI Jakarta dan dorongan kepada BUMD untuk segera melakukan pengurusan aset sehingga dapat dioptimalkan. 

Sebagai perwakilan pemerintah pusat, Pangihutan Manurung (Kasubdit HPL Kementerian ATR/BPN ) memaparkan tentang cara efektif dan efisien dalam proses permohonan HPL sesuai undang-undang yang berlaku. Beliau juga menyebutkan pentingnya perencanaan yang matang atas pengelolaan aset tanah agar pensertipikatan lahan dapat segera didapatkan. Sedangkan, Arie Yuriwin (Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Pengadaan Tanah) menjelaskan tata ruang yang dicanangkan sehingga proses pengelolaan dan pemanfatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Beliau juga menekankan pentingnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) karena menjadi dasar pemberian hak atas tanah untuk memastikan sinkronisasi kebijakan tata ruang dan pertanahan. 

Peran institusi hukum dalam proses pensertipikatan juga sangat penting karena berkaitan dengan proses yuridis yang harus dilalui. Berbicara mewakili Kajati DKI Jakarta, Nurcahyo berbagi tentang Hak Pengelolaan Lahan berdasarkan PP No 18 Tahun 2021 sebagai turunan atas UU Cipta Kerja. Penjelasan detail tentang Hak Pengelolaan dilengkapi dengan paparan dari Bambang S. Oyong (Kabid Organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang membahas bentuk-bentuk perjanjian dan kerja sama dalam optimalisasi lahan dengan Hak Pengelolaan. Program optimalisasi lahan dalam praktiknya tetap menemui berbagai tantangan. Praktisi dari Assegaf Hamzah & Partners, Chandra Hamzah membahas bagaimana proses hukum yang berlaku apabila aset dengan HPL telah terlanjur dijadikan penyertaan modal.

Kegiatan ini tentunya diharapkan menjadi inisiatif positif bagi para BUMD untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder demi performa optimal BUMD DKI Jakarta. Selanjutnya, perwujudan sinergitas BUMD dapat juga diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan serupa maupun bentuk kegiatan lainnya yang membawa topik-topik penting dalam proses operasional BUMD DKI Jakarta. 

Sebagai solusi yang nyata, Pemprov DKI Jakarta melalui BP BUMD akan melakukan kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional Wilayah DKI Jakarta melalui MoU untuk penyelesaian isu aset-aset tanah BUMD. Semoga dengan sinergi dan kolaborasi yang ada, kinerja BUMD DKI Jakarta semakin baik supaya membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.